#MASYARAKAT SIPIL

Kami memiliki 2235 berita tentang masyarakat sipil

Pemkab Aceh Barat ajak ASN dan aparatur desa kreatif hadapi efisiensi anggaran

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak aparatur sipil negara (ASN), aparatur desa dan masyarakat agar melakukan penghematan dan ...

Kejati Aceh edukasi pelajar pahami hukum cegah tindak pidana

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengedukasi kalangan pelajar tingkat sekolah menengah atas (SMA) memahami hukum guna mencegah ...

Pemkab Nagan Raya usulkan 130 honorer jadi PPPK paruh waktu

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, mengusulkan sisa 130 honorer/tenaga harian lepas (THL) ke Kementerian Pendayagunaan ...

Bupati: Pelantikan 132 pejabat baru di Aceh Barat sesuai kompetensi, bukan efek pilkada

Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan pelantikan 132 orang pejabat baru dalam sejumlah jabatan baru di lingkungan pemerintah ...

Keren, Pemkab Nagan Raya kumpulkan PBB-P2 Rp200 juta dari 2.150 PPPK paruh waktu

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh berhasil mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ...

Bupati Bireuen apresiasi Presiden atas komitmen bangun daerah bencana

Bupati Bireuen Mukhlis mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmennya membangun kembali ...

Bupati Pidie Jaya tegaskan percepatan pemulihan bencana

Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menegaskan percepatan pemulihan masyarakat pascabencana hidrometeorologi yang melanda daerah ...

Pemuda Muhammadiyah Aceh: Penempatan Polri di bawah Presiden sudah tepat

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Aceh menilai penempatan Polri di bawah kendali Presiden merupakan langkah yang sudah ...

Gubernur Aceh tetapkan status transisi darurat menuju pemulihan bencana

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem resmi menetapkan peralihan penanganan bencana Aceh dari status tanggap darurat ke ...

Koalisi LSM: Pencabutan izin perusahaan di Aceh harus berlanjut ke penegakan hukum

Koalisi masyarakat sipil atau LSM di Aceh meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses penegakan hukum terhadap perusahaan ...